Indonesia Memperoleh Indeks Transparansi Anggaran Tertingi di Asia Tenggara
Jakarta - Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan oleh International Budget Partnership (IBP) dan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) pada tanggal 23 Januari 2013 menunjukan peningkatan Indeks Transparansi Anggaran di Indonesia. Indonesia patut berbangga karena tidak hanya OBI yang meningkat tajam dari skor 51 (tahun 2010) menjadi 62 (tahun 2012). Kenaikan skor ini menunjukan bahwa transparansi anggaran Indonesia berada di kategori kedua dalam hal penyediaan informasi anggaran secara substansial. Hasil survei tersebut mendudukan Indonesia meraih nilai OBI tertinggi di wilayah Asia Tenggara dan terbaik kedua di kawasan Asia (setelah Korea Selatan).
Hasil OBI merupakan salah satu kriteria yang diperuntukan bagi negara untuk turut serta dalam inisiatif global Open Goverment Partnership (OGP) yang diluncurkan pada tahun 2011 (dimana Indonesia sebagai salah satu pendirinya). Agenda transparansi anggaran yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Anggaran merupakan salah satu aksi dalam Open Government Indonesia sehingga mampu mengangkat peringkat OBI 2012 Indonesia.
Atas dasar capaian tersebut Pemerintah Indonesia c.q. Direktur Jenderal Anggaran mendapat kesempatan menjadi pembicara pada acara peluncuran hasil Open Budget Survey 2012 yang diselenggarakan UKP4, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan International Budget Partnership pada tanggal 26 Februari 2013 di Hotel Aryaduta Jakarta. Acara dimaksud dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari berbagai negara dan LSM dari beberapa negara ASEAN.
Skor Indonesia tahun 2012 dimaksud berada di atas rata-rata dimana dari 100 negara yang disurvei memiliki skor rata-rata 43. Peningkatan skor OBI 2012 Indonesia ini disumbang dari 8 (delapan) dokumen kunci anggaran yang diteliti OBI mengalami peningkatan dalam hal ketersediaan dokumen dan publikasi (melalui website dan sarana publikasi lainnya) dibanding tahun 2010. Dokumen tersebut adalah Pre Budget Statement (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), Executive Budget (RAPBN), Enacted Budget (Nota Keuangan dan UU APBN), Citizen Budget (ringkasan anggaran di media massa dan website), In Year Report (laporan realisasi anggaran secara periodik), Mid Year Review (laporan tengah semester), End Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan Audit Report (Laporan Audit BPK).
Prestasi peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia bukanlah keberhasilan pemerintah semata. Namun demikian, peningkatan ini dicapai juga berkat terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif global (seperti diselenggarakannya Open Government Partnership)
Hasil OBI merupakan salah satu kriteria yang diperuntukan bagi negara untuk turut serta dalam inisiatif global Open Goverment Partnership (OGP) yang diluncurkan pada tahun 2011 (dimana Indonesia sebagai salah satu pendirinya). Agenda transparansi anggaran yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Anggaran merupakan salah satu aksi dalam Open Government Indonesia sehingga mampu mengangkat peringkat OBI 2012 Indonesia.
Atas dasar capaian tersebut Pemerintah Indonesia c.q. Direktur Jenderal Anggaran mendapat kesempatan menjadi pembicara pada acara peluncuran hasil Open Budget Survey 2012 yang diselenggarakan UKP4, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan International Budget Partnership pada tanggal 26 Februari 2013 di Hotel Aryaduta Jakarta. Acara dimaksud dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari berbagai negara dan LSM dari beberapa negara ASEAN.
Skor Indonesia tahun 2012 dimaksud berada di atas rata-rata dimana dari 100 negara yang disurvei memiliki skor rata-rata 43. Peningkatan skor OBI 2012 Indonesia ini disumbang dari 8 (delapan) dokumen kunci anggaran yang diteliti OBI mengalami peningkatan dalam hal ketersediaan dokumen dan publikasi (melalui website dan sarana publikasi lainnya) dibanding tahun 2010. Dokumen tersebut adalah Pre Budget Statement (Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), Executive Budget (RAPBN), Enacted Budget (Nota Keuangan dan UU APBN), Citizen Budget (ringkasan anggaran di media massa dan website), In Year Report (laporan realisasi anggaran secara periodik), Mid Year Review (laporan tengah semester), End Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan Audit Report (Laporan Audit BPK).
Prestasi peningkatan indeks keterbukaan anggaran Indonesia bukanlah keberhasilan pemerintah semata. Namun demikian, peningkatan ini dicapai juga berkat terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , partisipasi masyarakat sipil, dan inisiatif global (seperti diselenggarakannya Open Government Partnership)
sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=949
Tidak ada komentar:
Posting Komentar